Indonesian Cyber Law Center & Studies

TENTANG KAMI

Apa Itu ICLC?
Indonesian Cyber Law Center & Studies (ICLC) adalah unit independen yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan advokasi hukum siber di Indonesia.

ICLC didirikan untuk menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan isu-isu hukum yang muncul di ranah digital, termasuk keamanan siber, privasi data, e-commerce, kejahatan siber, dan regulasi teknologi.

Badan ini bertujuan untuk menjadi mitra strategis antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil dalam membentuk ekosistem hukum siber yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

ICLC beroperasi sebagai unit riset yang menghasilkan studi, rekomendasi kebijakan, dan solusi praktis untuk mengatasi tantangan hukum di era digital.

Selain itu, ICLC juga berperan dalam edukasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas bagi profesional hukum, teknolog, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi dinamika hukum siber.

TUJUAN ICLC

ICLC memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

– Mengembangkan Industri Siber di Indonesia:

ICLC berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri teknologi dan siber di Indonesia melalui penelitian hukum yang relevan, seperti regulasi e-commerce, investasi teknologi, dan keamanan data. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi dan investasi di sektor digital tanpa mengorbankan keamanan atau privasi.

– Meningkatkan Kapasitas Hukum Siber:

Memberikan pelatihan, seminar, dan publikasi untuk meningkatkan pemahaman hukum siber bagi pengacara, hakim, penegak hukum, dan profesional teknologi, sehingga mereka dapat menangani kasus dan regulasi di ranah digital dengan lebih efektif.

– Meneliti dan Mengadvokasi Kebijakan Hukum Siber: Melakukan penelitian mendalam tentang isu-isu hukum siber, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan regulasi, serta mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

– Mendorong Kolaborasi Antar-Pihak:

Membangun jaringan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri teknologi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun solusi hukum yang inklusif dan berkelanjutan bagi tantangan siber di Indonesia.

– Meningkatkan Kesadaran Publik

Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam ruang digital, termasuk privasi, keamanan siber, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi.

SPESIALISASI HUKUM KHUSUS

Hukum Siber — Teknologi Digital — Perlindungan Data Pribadi — Teknologi Informasi — E-Commerce — Keamanan Data — Rahasia Perusahaan —

VISI ICLC

“Menjadi Pusat Riset dan Advokasi Terdepan di Indonesia untuk Hukum Siber yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Secara Berkelanjutan dan Aman.”

– Visi ini mencerminkan ambisi ICLC untuk menjadi badan riset terkemuka di kawasan, yang tidak hanya fokus pada penelitian hukum siber di Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan hukum siber global.

– Visi ini mencakup:

– Kepemimpinan dalam penelitian hukum siber yang inovatif dan relevan dengan perkembangan teknologi.

– Dukungan terhadap transformasi digital Indonesia melalui kerangka hukum yang kuat, adil, dan adaptif.

– Perlindungan terhadap hak asasi manusia, keamanan siber, dan privasi data dalam ekosistem digital.

– Kolaborasi internasional untuk mempelajari praktik terbaik hukum siber dari negara lain dan mengadaptasinya sesuai konteks Indonesia.

NILAI INTI ICLC

Untuk mendukung tujuan dan visi, ICLC dapat dipegang oleh nilai-nilai berikut:
– Integritas: Menjaga objektivitas dan etika dalam penelitian dan advokasi hukum.
– Inovasi: Mendorong pendekatan kreatif dan adaptif terhadap tantangan hukum siber.
– Kolaborasi: Membangun kemitraan yang inklusif dengan berbagai pihak.
– Keadilan: Memastikan bahwa hukum siber melindungi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
– Keberlanjutan: Fokus pada solusi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengorbankan keamanan atau privasi.

STRUKTUR ICLC

Untuk mewujudkan tujuan dan visi, ICLC dapat memiliki struktur berikut:

– Direktur Eksekutif: Memimpin operasional dan strategi.

– Tim Peneliti Hukum Siber: Ahli hukum, teknologi, dan keamanan siber yang fokus pada penelitian dan publikasi.

– Divisi Advokasi Kebijakan: Menyusun rekomendasi kebijakan dan bekerja sama dengan pemerintah.

– Divisi Pendidikan dan Pelatihan: Mengadakan workshop, seminar, dan kursus hukum siber.

– Divisi Komunikasi dan Publikasi: Menyediakan laporan, artikel, dan konten edukasi untuk publik.

– Dewan Penasehat: Terdiri dari akademisi, pengacara, dan profesional teknologi untuk memberikan masukan strategis

AKTIVITAS UTAMA

– Penelitian: Studi tentang regulasi hukum siber, seperti analisis UU ITE, UU PDP, dan dampak teknologi baru terhadap hukum.

– Publikasi: Laporan tahunan, jurnal hukum siber, dan buku panduan untuk profesional dan masyarakat.

– Advokasi: Bekerja sama dengan masyarakat, organisasi pendidikan ataupun lembaga lainnya, serta pemerintah untuk membantu mengadvokasi kebijaakn dan regulasi kepada masyarakat yang lebih luas.

– Pelatihan: Program sertifikasi hukum siber untuk pengacara, teknokrat, dan penegak hukum.

– Kolaborasi: Bermitra dengan dengan banyak organisasi baik didalam maupun diluar negeri, untuk penelitian dan pengembangan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan tujuan untuk mendukung terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan transparan.'

— Indonesian Cyber Law Center & Studies

DAMPAK YANG DIINGINKAN

– Meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital melalui kerangka hukum yang mendukung inovasi.

– Mengurangi kasus kejahatan siber melalui regulasi dan edukasi yang lebih baik.

– Meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum siber di kalangan masyarakat, bisnis, dan pemerintah.

– Menjadikan Indonesia sebagai model terbaik di Asia Tenggara dalam pengelolaan hukum siber.

PUBLIKASI MEDIA

buku dinamika kekuasaan kehakiman di indonesia

ARTIKEL HUKUM

Kapan UU Perlindungan Data Pribadi Mulai Berlaku Efektif?

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. UU ini penting untuk melindungi hak privasi individu, mengatur pengelolaan data oleh organisasi, dan menangani pelanggaran data. Mengetahui kapan UU PDP berlaku efektif relevan untuk memahami kapan bisnis dan individu harus mematuhi […]

Manfaat Melindungi Data Pribadi dalam Bisnis

Melindungi data pribadi dalam bisnis berarti menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang berkaitan dengan individu, seperti pelanggan, karyawan, atau mitra. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Manfaat dari perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi bisnis dari risiko hukum, tetapi juga memberikan keuntungan strategis […]

Cara Menggunakan PIN dengan Baik dan Aman

PIN adalah kode numerik yang digunakan untuk otentikasi, sering kali untuk mengakses rekening bank, perangkat elektronik, atau layanan digital. Menggunakan PIN dengan baik dan aman sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian identitas, atau kerugian finansial. Di Indonesia, perlindungan data seperti PIN diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang […]

Informasi Pribadi yang Tidak Sebaiknya Dibagikan Secara Online

Informasi pribadi yang dibagikan secara online dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, seperti pencurian identitas, penipuan finansial, atau pelanggaran privasi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mulai berlaku, memberikan kerangka hukum untuk menjaga keamanan informasi. Namun, kesadaran individu tetap penting untuk mencegah risiko. […]

Apa itu RoPA dan Apa Fungsinya?

RoPA (Records of Processing Activities) atau Catatan Kegiatan Pemrosesan adalah dokumen penting dalam konteks perlindungan data pribadi. Berikut adalah fungsi utama RoPA: Secara sederhana, RoPA berfungsi sebagai alat untuk membantu organisasi memahami, mengelola, dan mendokumentasikan aktivitas pemrosesan data pribadi mereka, sehingga dapat mematuhi peraturan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi risiko.

Apa itu DPIA dan Apa Fungsinya?

DPIA (Data Protection Impact Assessment) atau Penilaian Dampak Perlindungan Data adalah proses yang dirancang untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko privasi yang terkait dengan pemrosesan data pribadi. Berikut adalah fungsi utama DPIA: Secara singkat, fungsi DPIA adalah untuk membantu organisasi untuk memahami dan mengelola risiko privasi yang terkait dengan pemrosesan data pribadi, sehingga dapat melindungi hak […]

Apa saja Sanksi-Sanksi Dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sanksi-sanksi tercantum dalam beberapa pasal, yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: Dengan demikian, UU PDP memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi, dengan berbagai jenis sanksi untuk memastikan kepatuhan.

Apa saja Kewajiban Pengendali Data Pribadi?

Pengendali Data Pribadi memiliki serangkaian kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk memastikan perlindungan data pribadi individu dan mendorong praktik pemrosesan data yang bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa kewajiban utama Pengendali Data Pribadi: 1. Dasar Pemrosesan Data Pribadi yang Sah: 2. Transparansi dan […]

Perlidungan Data Pribadi

Dalam konteks perlindungan data pribadi, “Prosesor Data Pribadi” merujuk pada pihak yang memproses data pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Untuk memahami konsep ini, mari kita uraikan beberapa poin penting: Pengertian Dasar Peran dan Tanggung Jawab Contoh Umum Pentingnya Pemahaman Dasar Hukum di Indonesia Dengan demikian, Prosesor Data Pribadi adalah bagian penting dari ekosistem perlindungan […]

Apa Itu Pernyataan Persetujuan Privasi?

Pernyataan Persetujuan Privasi adalah dokumen atau bagian dari dokumen (seperti kebijakan privasi situs web) yang memberi tahu individu tentang bagaimana data pribadi mereka akan dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi, dan kemudian meminta persetujuan eksplisit mereka terhadap praktik tersebut. Intinya, ini tentang: Berikut adalah rincian tentang apa yang biasanya termasuk dalam Pernyataan Persetujuan Privasi: Singkatnya, Pernyataan Persetujuan […]

ICLC adalah unit independen yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan advokasi hukum siber di Indonesia

Our Office

Alamat Kantor

Kantor Indonesian Cyber Law Center & Studies (ICLC)

Jl HR Muhammad, Kompleks Ruko Surya Inti Permata Tahap 1-B. Surabaya. 60226.
Jawa Timur, Indonesia

CS : (+62) 838-0976-3899

Jam Operasional : Senin – Jumat 09.00 – 17.00