Posko Pengaduan Masyarakat adalah unit hukum dari RJ Law Firm. Kantor hukum kami sudah teregistrasi sebagai pengacara dan advokat resmi di Pengadilan Tinggi Surabaya.
Posko Pengaduan Konsumen adalah unit hukum dari RJ Law Firm. Kantor hukum kami sudah teregistrasi sebagai pengacara dan advokat resmi di Pengadilan Tinggi Surabaya.
Kantor Hukum Kami patuh pada Pasal 19 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kami memegang kerahasiaan klien dengan tidak menyebarluaskan, memberitahukan, membocorkan segala keterangan dan rahasia yang berkaitan dengan kasus klien.
Advocat Eko Puguh Prasetijo, S.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L.
Sebagai advokat senior yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya, beliau juga aktif di :
- Sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tulungagung
- Sebagai Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Tulungagung
- Sebagai Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Tulungagung
- Sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Konsumen Berdaya Abadi (LPK YKBA)
- Arbiter Terdaftar dan Bersertifikat
- Mediator Terdaftar dan Bersertifikat
Advocat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H., CPP-PKWT
Sebagai advokat yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya, beliau juga aktif di :
- Sebagai Deputi HUKUM & HAM di LBH CL & PK (Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan)
- Sebagai Ketua WHN (Wawasan Hukum Nusantara) DPD Provinsi Jawa Timur
- Aktif di LBH DPN Indonesia (Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengacara Nasional Indonesia)
- Aktif di Organisasi Advokat ABI (Advokat Bangsa Indonesia)
- Aktif di Organisasi Pers PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia)
- Tersertifikasi Profesi Praktisi Ketenagakerjaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) CPP-PKWT dari LSP Integrated Legal Training
- Penulis Buku Hukum berjudul Dinamika Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
- Penulis Buku Hukum berjudul Hukum dan HAM
Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Advokat, disebutkan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." maka kedudukan Advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.
— Advocat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H.
Gresik, sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur, tak luput dari permasalahan peredaran produk tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI). Banyak pengusaha, terutama UMKM, terjebak dalam situasi ini. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya produk tanpa SNI di Gresik antara lain: Peredaran produk tanpa SNI memiliki dampak negatif yang […]
Di Sidoarjo, semakin banyak pengusaha yang terjerat kasus produk tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh para pengusaha, khususnya yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya sosialisasi dan informasi yang jelas mengenai kewajiban dan proses sertifikasi SNI. Bagi banyak pengusaha, regulasi […]
Kasus produk tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi isu serius bagi para pengusaha di Surabaya yang menjual produk-produk mereka tanpa sertifikasi resmi. Banyak pengusaha, terutama yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah, mengalami kendala untuk memenuhi standar SNI, sehingga tidak sedikit yang akhirnya terjerat masalah hukum. Salah satu alasan utama yang memicu kasus produk […]
